Pemerintah Kota Blitar melalui Bagian Humas Dan Protokol menggelar workshop dan capacity building bagi wartawan yang bertugas di kota Blitar, Rabu (21/11). Dalam kegiatan yang berlangsung di sebuah rumah makan di Jalan Kalimantan Kota Blitar ini mengambil tema “Sertifikasi Profesionalitas dan Etika Wartawan di Era Keterbukaan Pers“.

Workshop yang diikuti para insan pers baik dari media cetak maupun elektronik ini dibuka H. Purnawan Buchori, Wakil Walikota Blitar. Saat dikonfirmasi seusai membuka kegiatan, Purnawan mengatakan, workshop merupakan langkah strategis untuk menjalin hubungan antara pemerintah dan media. Ada persamaan persepsi dalam menyampaikan informasi tentang program dan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Muhammad Sidik, S.Sos, .M.Ap., Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Blitar. Dengan adanya workshop ini diharapkan semakin kuat peran Pemerintah Kota Blitar dan media dalam meningkatkan fungsi masing-masing kepada masyarakat.

Para peserta workshop menerima beberapa materi diantaranya tentang esensi sertifikasi dan profesionalisme wartawan di era keterbukaan pers serta materi tentang praktek dan tantangan penerapan etika media massa. Materi-materi ini disampaikan oleh nara sumber Ir. M. Ridho Eisy, MBA, Ketua SPS Pusat dan anggota dewan pers serta Drs. Khusnun Djuraid, praktisi dan pengamat media. (der)

Banyuwangi-MV | Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, serta sebagai pelaksanaan kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Banyuwangi tahun 2012, maka pada hari Selasa, 30 Oktober 2012 Kepala Kantor Ketahanan Pangan kab. Banyuwangi, Ir. Dewa Made Wicaksana, MAP memberikan bantuan sosial pada masyarakat miskin sebanyak 296 paket sembako @ 15 kg beras per paket. Pemberian bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat miskin di 3 (tiga) desa yaitu Desa Benelan Lor kec. Kabat, Desa Loh Sari kec. Glagah dan Desa Licin Kec. Licin.
Pemberian bantuan sosial di laksanakan di balai desa masing - masing desa penerima bantuan dengan di hadiri oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Meski demikian, imbau Hendra, masyarakat jangan terlalu panik mendengar isue-isue yang tidak jelas tentang Raung.  “Saat ini masyarakat masih belum mengungsi, karena posisi Gunung Raung ini relatif jauh dari pemukiman masyarakat,” terang Hendra.

Dewan pengupahan Kota Blitar sepakat mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2013 di kota Blitar sebesar Rp 880 ribu. Angka itu naik Rp 65 ribu dibanding UMK 2012 sebesar Rp 815 ribu.

Drs. EC. Priyo Istanto, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar saat dikonfirmasi menjelaskan, besaran UMK itu sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan yang terdiri dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (mewakili unsur Pemerintah), Asosiasi Pengusaha, dan Serikat Buruh. Meskipun dalam rapat sempat muncul angka berbeda, dari pengusaha maupun buruh, namun setelah melalui pembahasan dan pertimbangan dari berbagai pihak, akhirnya Dewan Pengupahan sepakat memutuskan usulan UMK pada 2013 mendatang sebesar Rp 880 ribu, naik hampir 9 persen dibanding UMK tahun 2012 sebesar Rp 815 ribu. Angka itu dianggap sudah sesuai dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di kota Blitar sekitar Rp 898 ribu.

Menurut Priyo, usulan UMK itu telah disetujui oleh Walikota Blitar, dan saat ini sudah diajukan ke Gubernur Jawa Timur. Diharapkan akan segera mendapatkan penetapan pada bulan Nopember mengingat UMK akan diberlakukan per 1 januari 2013.