Pemerintah Kota Blitar melalui Bagian Humas Dan Protokol menggelar workshop dan capacity building bagi wartawan yang bertugas di kota Blitar, Rabu (21/11). Dalam kegiatan yang berlangsung di sebuah rumah makan di Jalan Kalimantan Kota Blitar ini mengambil tema “Sertifikasi Profesionalitas dan Etika Wartawan di Era Keterbukaan Pers“.

Workshop yang diikuti para insan pers baik dari media cetak maupun elektronik ini dibuka H. Purnawan Buchori, Wakil Walikota Blitar. Saat dikonfirmasi seusai membuka kegiatan, Purnawan mengatakan, workshop merupakan langkah strategis untuk menjalin hubungan antara pemerintah dan media. Ada persamaan persepsi dalam menyampaikan informasi tentang program dan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Muhammad Sidik, S.Sos, .M.Ap., Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Blitar. Dengan adanya workshop ini diharapkan semakin kuat peran Pemerintah Kota Blitar dan media dalam meningkatkan fungsi masing-masing kepada masyarakat.

Para peserta workshop menerima beberapa materi diantaranya tentang esensi sertifikasi dan profesionalisme wartawan di era keterbukaan pers serta materi tentang praktek dan tantangan penerapan etika media massa. Materi-materi ini disampaikan oleh nara sumber Ir. M. Ridho Eisy, MBA, Ketua SPS Pusat dan anggota dewan pers serta Drs. Khusnun Djuraid, praktisi dan pengamat media. (der)

Dewan pengupahan Kota Blitar sepakat mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2013 di kota Blitar sebesar Rp 880 ribu. Angka itu naik Rp 65 ribu dibanding UMK 2012 sebesar Rp 815 ribu.

Drs. EC. Priyo Istanto, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar saat dikonfirmasi menjelaskan, besaran UMK itu sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan yang terdiri dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (mewakili unsur Pemerintah), Asosiasi Pengusaha, dan Serikat Buruh. Meskipun dalam rapat sempat muncul angka berbeda, dari pengusaha maupun buruh, namun setelah melalui pembahasan dan pertimbangan dari berbagai pihak, akhirnya Dewan Pengupahan sepakat memutuskan usulan UMK pada 2013 mendatang sebesar Rp 880 ribu, naik hampir 9 persen dibanding UMK tahun 2012 sebesar Rp 815 ribu. Angka itu dianggap sudah sesuai dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di kota Blitar sekitar Rp 898 ribu.

Menurut Priyo, usulan UMK itu telah disetujui oleh Walikota Blitar, dan saat ini sudah diajukan ke Gubernur Jawa Timur. Diharapkan akan segera mendapatkan penetapan pada bulan Nopember mengingat UMK akan diberlakukan per 1 januari 2013.

Akademi Komunitas Negeri Blitar yang telah dilounching oleh Muhammad Samanhudi Anwar SH, walikota Blitar, mulai 10 Oktober 2012 telah efektif perkuliahannya.

Drs Sugeng Wahyudi MM, Direktur Akademi Komunitas Negeri Blitar saat dikonfirmasi menyebutkan, perkuliahan jenjang D2 dengan tiga program study, masing masing multimedia, administrasi perkantoran dan teknologi informasi ini menampung 151 mahasiswa. Sesuai kebijakan walikota Blitar, dari sejumlah mahasiswa baru ini, sekitar 100 mahasiswa mendapatkan bea siswa, masing-masing mahasiswa menerima senilai Rp.1,2 juta untuk semester satu. Sedangkan semester dua dan selanjutnya, masing-masing mahasiswa akan menerima Rp.750 ribu. Prioritas penerima bea siswa adalah warga kota Blitar. Itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah kota Blitar terhadap warganya.

Diantara tahapan awal dari perkuliahan di Akademi Komunitas Negeri Blitar, juga akan diisi dengan Out Bond dengan Techno Preneur pembimbing dari Bandung, yang akan berlangsung di SMK Negeri 1 kota Blitar tanggal 20 hingga 21 Oktober 2012. Proses perkuliahaannya berlangsung di jalan dr Sutomo dan Jalan Kenari atau gedung SMKN 1 Kota Blitar. Waktu proses perkuliahan menyesuaikan mahasiswa. Untuk karyawan karyawati juga menyesuaikan kesepakatan. Sedangkan hari harinya, mengambil Senin hingga Jum’at. (der)

Untuk kesekian kalinya pentasarufan zakat infaq shodaqoh (zis) oleh badan amil zakat (Baz) kota Blitar triwulan ketiga direncanakan pada hari rabu (10/10), yang bertempat di masjid Baitul Anwar kelurahan Turi kecamatan sukorejo. Ada sekitar 250 fakir miskin dikota Blitar yang akan menerima zis, masing-masing akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 400 ribu.

H.Purnawan Bukhori, ketua Baz kota Blitar dikonfirmasi disela-sela aktifitasnya menjelaskan, sesuai kebijakan pengurus Baz, para penerima zis merupakan golongan asnaf delapan, namun saat ini diutamakan bagi kaum fakir dan miskin. Sebagai acuan pentasarufan, Baz berpatokan pada data warga fakir miskin hasil validasi Bappeda dan BPS. Untuk jumlah penerima dari masing-masing kelurahan tidak sama, disesuaikan dengan prosentase jumlah warga fakir miskin yang ada disetiap kelurahan.

Menurut Purnawan, untuk pemanfaatan zis diserahkan sepenuhnya kepada fakir miskin penerima.Sehingga tidak ada ketentuan harus digunakan sebagai modal usaha atau hal khusus lainnya.


Seperti pada proses pentasarufan sebelumnya, calon mustahiq bersama para pengurus Baz sebelum proses pendistribusian akan melaksanakan sholat duhur berjamaah. Bahkan rencananya pada pentasarufan ketiga ini, pengurus Baz juga menghadirkan penceramah KH.Yusuf Maksum untuk memberikan tausiyah.(ram)